Tampil di Sidang Korupsi Bansos, Ketua DPRD DKI Bakal Beri Dukungan pada Juliari

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Lepas. com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terlihat hadir menyaksikan sesi mantan kolega satu partainya di PDIP , Juliari Peter Batubara yang menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus sangkaan korupsi Bansos Covid-19 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan merdeka. com, Rabu (28/4), Prasetio yang siap mengenakan jaket hitam dan kemeja putih turut duduk di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali sembari melihat jalannya konvensi agenda pemeriksaan saksi-saksi dengan dihadirkan Jaksa Penuntut Ijmal (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak banyak kata yang diucapkan politikus PDIP itu, saat ditemui wartawan, tempat hanya menjelaskan kehadirannya dalam ruang persidangan untuk meluluskan support kepada mantan Gajah Sosial Juliari Peter Batubara.

“Pak Juliari kan teman saya, siap datang memberi support moral beliau supaya kuat sajalah sebagai bentuk pertemanan, ” kata Prasetio ketika ditemui wartawan di sela-sela sesi, Rabu (28/4).

Prasetio menjelaskan, kehadirannya di sidang ini tidak ada kaitannya sebagai saksi atau materi persidangan. Dia menetapkan, ini merupakan bentuk pertolongan kepada teman lamanya, semenjak berhimpun di Ikatan Motor Indonesia (IMI).

“Ya sebagai teman lama, satu partai, dengan saya sama-sama. Saya pembalap dia sudah jadi Ketua PP IMI jadi saya punya kedekatan dengan beliau, ” katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan menggelar wasit dugaan korupsi bantuan baik (bansos) penanganan Covid-19 dalam Kementerian Sosial, dengan rancangan pemeriksaan saksi atas terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

“Hari ini agendanya penyeliaan saksi, ” kata kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail ketika konfirmasi, Rabu (28/4).

Maqdir menyuarakan pada sidang nanti Juliari pun akan dihadirkan tepat dalam persidangan atau secara offline. Hal itu sesuai halnya pada sidang pertama pembacaan dakwa yang yang mana mantan Mensos tersebut selalu turut hadir langsung dalam persidangan.

“Hadi ini sidang masih offline, ” ujarnya.

Selanjutnya, dia menyebut mengenai saksi-saksi yang bakal dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diantaranya terdapat lima saksi yaitu, Rosehan Ansyari, Rizki maulana, Robbin Saputra, Iskandar Zulkarnain, Firmansyah.

Namun demikian, Maqdir menjelaskan bahwa pihaknya belum mengetahui apakah pada konvensi nanti akan digelar bersamaan dengan dua terdakwa lainnya yakni pejabat pembuat janji Kementerian Sosial yakni Matheus Joko Santoso dan Terpakai Wahyono, atau secara terisolasi.

“Kami tak mempunyai informasi tentang persidangannya. Bisa saja sendiri2 untuk masing-masing terdakwa dan bisa juga digabung, ” terangnya.

Sebelumnya, Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara didakwa menerima uang sogok Rp32. 482. 000. 000 terkait korupsi dari penyedia bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial. Dakwaan itu diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada sidang dakwaan pada Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/4).

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut dikasih sebagai akibat atau dikarenakan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu di dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, ” kata Jaksa Ikhsan Fernandi saat membaca dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/4).

Jaksa menyuarakan, bahwa politisi PDIP itu menerima uang melalui pelerai Pelaksana Tugas Direktur Pelestarian Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Adi Wahyono dan Penguasa Pembuat Komitmen (PPK) rencana pengadaan bansos Covid-19, Matheus Joko Santoso.

Uang suap itu diterima dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp1, 28 miliar, Direktur Istimewa PT Tigapilar Agro Sempurna, Ardian Iskandar Maddanatja sebesar Rp1, 96 miliar, & beberapa penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp 29, 25 miliar. Sehingga masa ditotal uang yang diterima Juliari sebesar Rp 32, 48 miliar.

Atas hal itu, Jaksa menduga uang-uang yang diberikan untuk penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama. Serta kurang penyedia barang lainnya dalam pengadaan Bansos Sembako Covid-19 pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial Tahun 2020.

“Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sekaligus pemakai anggaran di Kemensos RI mengetahui atau patut menduga-duga uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama beserta beberapa penyedia barang yang lain dalam pengadaan bansos sembako, ” ucap Jaksa.

Atas perbuatannya tersebut, Juliari didakwa melanggar Bab 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Perkara 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [rnd]