Sidang Perdana Kasus Lahan Kaveling Digelar Tertutup di PN Kota Tangerang

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Merdeka.com – Sidang perdana pembelian kembali lahan kaveling yang sudah dibeli konsumen di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Dalam persidangan, pihak bank swasta selaku tergugat II absen dalam persidangan bernomor perkara : 1109/Pdt.G/2020/PN, yang digelar Selasa (15/12). Sementara tergugat I, yakni PT BSD diwakili oleh dua orang staf hukumnya.

Kuasa hukum penggugat, Bonifansius Sulimas dalam keterangan resmi di kantor, Jalan Raya Rawa Buntu, Rabu (16/12) menjelaskan, pada persidangan perdana, Majelis Hakim baru memeriksa dokumen-dokumen dan berkas kelengkapan administrasi persidangan dari masing-masing pihak.

“Karena sebagai bukti pendukung dan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam setiap persidangan. Diminta untuk dilengkapi semua keabsahan dokumen dan atau berkas-berkas pendukung lainnya demi kelancaran agenda persidangan minggu depan pada tanggal 22 Desember 2020,” kata Bonifansius kepada wartawan.

Menurutnya, pihak Pengadilan Negeri Tangerang akan kembali memanggil para tergugat dalam persidangan berikutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 mendatang.

“Kami berharap tentunya semua pihak menghormati segala proses hukum yang saat ini berjalan. Kita lihat apakah pihak bank menghargai proses hukum ini atau tidak,” tuturnya.

Terpisah, Head of Corporate Affairs Bank Permata Richele Maramis ketika dikonfirmasi hanya menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah.

“Sebagai perusahaan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, PermataBank senantiasa merujuk kepada aturan dan regulasi yang berlaku. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung kebutuhan seluruh nasabah kami,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, pembelian lahan kaveling yang dilakukan seorang warga bernama Agus Handoko, berlanjut dengan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Kuasa hukum Agus, Bonifansius Sulimas menjelaskan gugatan yang ditujukan kepada pengembang dan salah satu bank swasta itu terkait pembelian kembali (buy back) lahan kaveling yang sedang dalam proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Klien kami tidak memperoleh kejelasan atas lahan kaveling yang saat itu sedang dalam proses cicilan karena dampak Covid-19. Benar klien kami melakukan tunggakan, namun saat hendak dilunasi, pengembang sudah melakukan buy back tanpa melakukan konfirmasi ke klien kami. Sudah berkali-kali melakukan mediasi juga tidak ada hasilnya,” kata Bonifansius di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (1/12).

Diterangkan dia, Agus Handoko selaku konsumen, sebelumnya melakukan akad kredit untuk pembelian secara KPR lahan kaveling seluas 163 meter di Cluster Kireina Park Blok A5 nomor 1.

Akad kredit pembelian bidang tanah tersebut dilakukan pada tahun 2017. Dengan cicilan yang terus dibayarkan sejak awal tahun 2018 hingga tahun 2020.

“Pada saat membeli itu klien saya kredit dengan jangka waktu lima tahun, nilai saat membeli sebidang tanah pada tahun 2017 itu Rp 1.240.756.000 dengan uang tanda jadi sebesar Rp 10 juta, uang muka pertama Rp 362.757.000 dan pelunasan KPR sebesar Rp 868 juta,” jelasnya.

Sebagai nasabah, lanjut Bonifansius, kliennya tetap menjalankan kewajiban dengan membayar cicilan KPR sejak periode tahun 2018 sampai awal tahun 2020.

“Jika ada keterlambatan pembayaran, klien kami juga membayar penuh atas bunga, denda dan biaya lainnya. Sampai pada awal Januari tahun 2020 sempat ada keterlambatan pembayaran, karena klien saya ini sering keluar kota dan dampak Covid-19,” terang dia.

Selanjutnya, kata Bonifansius kliennya itu, mengalami keterlambatan kembali pembayaran pada bulan April sampai Juli 2020. Meski begitu, kliennya tetap bertanggung jawab dan berupaya untuk membayar cicilan KPR tersebut dengan mengajukan surat permohonan kepada pihak bank bagian Divisi Collection & Recovery yang menangani nasabah pembayaran kredit macet, guna mendapatkan keringanan pembayaran.

“Karena di email oleh pihak bank pada 17 Juli 2020 untuk melakukan kewajiban pembayaran dan kewajiban atas keterlambatan, klien saya minta ke bank supaya meminta waktu dan diringankan dalam cicilannya tapi tidak disetujui oleh bank,” katanya.

Bonifansius mengatakan bahwa kemudian kliennya pada tanggal 1 Oktober mendapatkan surat dari pihak PT Bumi Serpong Damai (BSD), bahwa mereka sudah melunasi tanah tersebut dengan cara buy back guarantee pada 11 Agustus 2020 tanpa ada pemberitahuan sama sekali.

Bonifansius menegaskan, dengan gugatan perdata yang dilayangkan, kliennya berharap memperoleh keadilan atas persoalan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, pihak bank tidak merespons upaya konfirmasi yang diajukan. Sedangkan Humas PT BSD Ahmad mengaku bahwa perjanjian antara konsumen dan pengembang sudah tercantum dalam perjanjian jual beli.

“Nanti saya tanyakan dulu ke bagian pemasaran. Tapi setahu saya sih biasanya sudah tercantum dalam perjanjian jual beli. Tapi lebih jelasnya nanti saya cek dulu ke bagian pemasaran,” ungkap Ahmad. [cob]