Sepekan Kampanye, Bawaslu Jateng Temukan Pengingkaran di 4 Kabupaten Kota

Merdeka. com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan adanya pelanggaran kampanye terbuka dalam Pilkada 2020. Temuan itu terjadi pada Kebumen, Purbalingga, Kabupaten Pekalongan dan Sukoharjo.

“Bentuk pengingkaran kampanye antara lain melanggar aturan kesehatan covid-19, pemasangan alat peraga kampanye menyalahi aturan, dan aksi di luar jadwal, ” sebutan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih masa dikonfirmasi, Jumat (2/10).

Dia mengungkapkan untuk di Kebumen sendiri terdapat laporan adanya pemasangan spanduk bergambar kotak kosong pada ruas jalan. Pencopotan spanduk kotak kosong itu sempat ditangani sebab Polda Jateng.

“Untuk penindakannya ada di tangan Satpol PP. Soalnya ada info kalau lokasi pemasangannya menyalahi Perda, ” jelasnya.

Dalam kegiatan kampanye paslon kepala daerah pada Pekalongan, dan Purbalingga diduga menyalahi ketentuan PKPU Nomor 13 Tarikh 2020 tentang protokol kesehatan. Diketahui, tim relawan paslon kepala kawasan tengah menggelar kampanye dengan total peserta lebih dari 50 orang. Bahkan di antara mereka tersedia yang tidak pakai masker.

“Dua kabupaten yang menggabungkan peserta lebih sudah ditangani untuk di dalami lebih lanjut. Khusus untuk di Pekalongan, ada sejumlah APK yang ditertibkan karena tulisan yang dipasang hanya satu bahan. Tentu ini menyalahi aturan karena dianggap bisa berpihak pada lupa satu calon, ” ungkapnya.

Untuk pelanggaran kampanye dalam Kabupaten Sukoharjo, ada salah utama paslon melakukan kegiatan kampanye pada luar jadwal telah ditentukan.

“Pelanggaran kampanye tersebut sudah ditangani Bawaslu kabupaten setempat, ” jelasnya.

Bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Ananingsih, sesui ketentuan Pasal 88 d jucnto Pasal 58, 59 dan Pasl 60 Peraturan Premi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2020 bisa membubarkan kampanye, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis.

“Bawaslu ketat terhadap protokol kesehatan, karena menyangkut keselamatan hidup bani adam, ” ujarnya.

Kepada tim paslon kepala daerah biar mengurus surat tanda terima pemberitahuan (STTP) di kepolisian agar Bawaslu memperoleh tembusan saat menggelar kampanye.

“Masih banyak paslon tidak disiplin mengurus STTP di kepolisian sehingga Bawaslu kesulitan memantau propaganda karena tidak mendapatkan tembusan STTP, ” tutup Sri Wahyu Ananingsih. [ded]