Rencana di Balik Bupati Alor Kesal Sampai Marahi Pegawai Kemensos Soal Bantuan Kematian

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Lepas. com – Video Bupati Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo mengomeli dua staf Kementerian Sosial beredar viral di jalan sosial. Dalam rekaman itu dia mengumpat Menteri Baik Tri Rismaharini karena klasifikasi bantuan Program Keluarga Tumpuan (PKH) dinilainya melangkahi pemerintah daerah. Rupanya kekesalan Bupati Alor sudah memuncak sebab pemda tidak pernah dilibatkan dalam penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam video berdurasi 3. 09 menit tersebut tampak staf Kemensos duduk di hadapan Amon. Mereka hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta .

Amon menyinggung soal bantuan Rencana Keluarga Harapan (PKH), dengan penyalurannya dilakukan Ketua DPRD Alor, bukan pemerintah kawasan. “Jangan pakai politik-politik gaya begitu, ” kata Amon dalam video itu.

Menurut Amon, Departemen Sosial tidak menghargai pemerintah daerah. Dia mempertanyakan alasan program pemerintah diberikan pada Ketua DPRD Alor.

Dalam video itu, Amon juga mengumpat Tri Rismaharini. Dia bahkan membandingkannya dengan, Khofifah Indar Parawansa, yang juga pernah menjabat Menteri Sosial.

Saat dikonfirmasi wartawan, Amon membenarkan kejadian itu. Dia menceritakan, pegawai Kementerian Baik yang dia marahi pegari untuk melaporkan bahwa itu membawa bantuan bagi objek meninggal akibat badai Tunjung, jumlahnya Rp15 juta bola lampu orang.

Amon menyuruh mereka untuk membawa bantuan itu ke Pemimpin DPRD Alor, tidak perlu melalui pemerintah daerah.

“Itu saya makan, datang lagi dia bawa nama Kementerian Sosial ‘nah lu pi (pergi) untuk sudah kenapa bawa datang ke kami. Kau pu (punya) menteri omong dengan Presiden bahwa bantuan kasi ke Ketua DPRD, pi (pergi) di sana telah to bikin apa ke kami, nanti pemerintah was-was pikirnya kami gubernur & bupati ini juga hanya tidur-tidur saja tidak asuh manusia’. Saya tiap hari di lapangan kok. Aku marah karena mereka langkahi pemerintah daerah, hanya sebab kepentingan politik. Kita kegiatan ini bukan karena politik, ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik, ” sahih Amon kepada wartawan, Rabu (2/6).

Dia mengaku tidak tahu siapa yang merekam kejadian tersebut, karena dia sedang hati. “Kejadian itu sekitar besar atau tiga bulan dengan lalu, siapa yang gambar saya tidak tau, tercampak dong yang baku tanggungan di situ, ” tukasnya.

Amon selalu menceritakan, dia baru pelajaran penyaluran bantuan PKH & bantuan lainnya tidak meninggalkan pemerintah daerah saat rapat virtual dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kegiatan itu dihadiri Gubernur NTT dan bupati serta wali kota di NTT. Gubernur Nusa Tenggara Barat serupa hadir karena ikut terdampak badai Seroja.

Saat rapat, tutur Amon, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan ke Presiden kalau bantuan PKH serta sebanyak bantuan lain telah dikirim ke Alor melalui Pemimpin DPRD setempat. Amon kendati bingung karena bantuan tersebut tidak melalui pemerintah wilayah.

“Nah ini sekarang yang mana pemerintah ini. DPRD bantu untuk, tapi yang menangani tersebut bupati, pemerintah daerah. Nah ini yang membuat ketersinggungan kami, nanti Presiden, menteri-menteri di pusat, selain Gajah Sosial, menganggap kami tak kerja, ” ucapnya.

Amon mengatakan, seharusnya Menteri Sosial mengetahui model penanganan dan penyaluran tumpuan. Dia khawatir di kemudian hari terjadi persoalan patokan, sehingga pemerintah daerah dengan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya.

“Kalo ada persoalan di daerah sapa yang tanggung jawab kalo ditanyakan oleh KPK, penegak hukum seperti Kejari serta Kejati maupun kepolisian . Siapa yang tanggungan, pasti bupati, ” ucapnya.

Menurut Amon, selama ini tumpuan diberikan melalui Ketua DPRD Alor. Penyaluran seperti apa tidak pernah dilaporkan ke pemerintah daerah.

“Selama ini dia kasi (penyaluran bantuan) di ketua DPRD dan tidak pernah melaporkan kepada kami negeri daerah. Yang ada pada kami itu bantuan-bantuan apakah dari pemerintah pusat, paguyuban-paguyuban, dari LSM, dari badan-badan kemanusiaan itulah yang tersedia pada kami dan saya catat itu di BPBD. Bantuan-bantuan seperti PKH tak pernah lewat kami negeri. Menteri juga laporkan pada Presiden bahwa dia kasi bantuan ke Ketua DPRD dan tidak laporkan ke kami sini, nanti ada masalah siapa yang tangung jawab? Saya minta BPK dan Kejaksaan Tinggi buat periksa bantuan-bantuan ini, sebab ini bantuan kemanusiaan, kalo bantuan itu dari politik saya tidak campur tangan, ” ujarnya.

Pemda Alor hendak Polisikan Penyebar Video

Sementara itu Pemkab Alor berencana melaporkan orang yang menyebar gambar ketika Bupati Amon Djobo memarahi dua pegawai Kementerian Sosial beberapa waktu berarakan.

Sekretaris Kawasan (Sekda) Alor, Soni O. Aleleang kepada wartawan menggunakan sambungan telepon mengatakan, di waktu dekat pihaknya akan melaporkan penyebar video tersebut, ke Polres Alor.

“Kami menunggu karena ada basudara satu sedang di Kupang belum sampai, kami juga masih pungut data-data informasi terkait secara penyelenggaraan musyawarah cabang PDIP di Alor, apakah tersebut diagendakan dalam musyawarah ataupun tidak, dalam hal memperdengarkan dan memutar video tersebut kepada peserta, lalu mengutarakan telah melaporkan kepada menteri. Itu apakah dalam program musyawarah atau itu hanya karena inisiatif satu perut orang, ” ungkapnya, Rabu (2/6) sore.

Menurut Soni, dari acara musyawarah tersebut pihaknya nanti bisa mengetahui, video itu didapatkan dari siapa serta mengapa harus diviralkan. Seseorang yang mengambil video berantakan menyerahkan kepada ketua DPRD Alor pun telah diketahui.

Tumenggung Sudah Minta Maaf

Soni membaca, setelah selesai meluapkan amarahnya terhadap kedua pegawai Kemensos tersebut, bupati Amon Djobo meminta maaf lalu berpelukan dengan keduanya, sehingga penggolongan bantuan yang dibawa buat darah daging korban meninggal negeri pasca badai Seroja berjalan aman dan lancar.

“Setelah itu tidak ada masalah lagi, apalagi kunjungan Ibu Menteri Sosial pun berjalan lancar, ” tutupnya. [bal]