Pinjaman PEN Pemda Jadi Pilihan Pembiayaan Kegiatan Prioritas Daerah

Promo menarik pada undian Data HK 2020 – 2021.

Lepas. com – Direktorat Jenderal Proporsi Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyebut di masa pandemi pinjaman PEN Pemerintah Kawasan jadi salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah pada mendanai kegiatan-kegiatan prioritasnya pertama dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah memberikan relaksasi batasan penjaminan pinjaman kredit bagi korporasi dan pemberian pinjaman PENA Daerah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional & daerah.

“Pinjaman daerah pada dasarnya ialah salah satu instrumen ataupun modalitas pembiayaan alternatif yang potensial dan sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah pembawaan dalam rangka mengatasi kekurangan APBD dan keterbatasan kemahiran keuangan daerah, ” terang Direktur Kapasitas dan Pengoperasian Transfer, DJPK Kementerian Keuangan, Bhimantara Widyajala di Jakarta , Selasa (30/3).

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan sebab Pemerintah kepada Pemerintah Wilayah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pemerintah pusat melalaikan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) menyampaikan fasilitas pinjaman PEN Wilayah sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah dalam bentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan.

“Dalam lembaga program PEN, pemerintah tengah telah menyediakan skema anyar yakni pinjaman PEN wilayah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan & dilaksanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai SMV di bawah Departemen Keuangan, ” tambah Bhimantara.

Pinjaman PEN Daerah diberikan kepada wilayah yang berminat dan menutup persyaratan dan kriteria, secara mengajukan surat permohonan pada Menteri Keuangan c. q. Dirjen Perimbangan Keuangan serasi dengan ketentuan PMK Bagian 105/PMK. 07/2020 sebagaimana sudah diubah dengan PMK Cetakan 179/PMK. 07/2020, yang kemudian jika disetujui akan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI serta Pemerintah Daerah.

“Pada tahun 2021, alokasi dana pinjaman PEN wilayah yang bersumber dari APBN sebesar Rp10 triliun serta dana pinjaman daerah pada rangka mendukung program PEN yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp5 triliun. Sampai secara hari ini, DJPK telah menerima surat usulan pinjaman PEN daerah dengan mutlak nilai pinjaman PEN kawasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48 triliun, ” ungkapnya.

Pemerintah hendak terus mereviu kebijakan pada memberikan stimulus agar positif sasaran dan tepat arah untuk menjaga perputaran roda ekonomi Indonesia dan pemulihan ekonomi nasional.

“Oleh sebab itu, beta berharap kepada kepala wilayah dapat menggunakan seluruh sumber daya untuk melakukan perlindungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan pinjaman PENA daerah. Sedangkan bagi PT Sarana Multi Infrastruktur, kami harapan dapat melakukan penilikan dan evaluasi pinjaman PEN daerah yang akan dilaksanakan dengan cepat, efisien dan efektif dengan tetap mengelola prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, ” tutup Bhimantara. [azz]