Perkara PSBB DKI, Anies Disebut Dihajar Habis-habisan oleh Kabinet

Merdeka. com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/9). Dengan begitu, aktivitas warga kembali diperkat seperti saat PSBB prima kali diterapkan. Pengamat kebijakan terbuka Agus Pambagio menuturkan, akibat kebijaksanaan tersebut, Anies mendapat kritikin dibanding Kabinet Presiden Joko Widodo.

“Nah sekarang itu dihajar habis-habisan oleh kabinet kan, hal-hal semacam gini tidak beres. Kan semua harusnya saling mendukung gitu, ” kata Agus Pambagio di dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (12/9).

Menurutnya, kebijakan yang dilakukan Anies untuk menekan angka penyebaran Covid-19 bukan untuk usul atau inisiatif diri tunggal.

“Kemarin Gubernur DKI bilang PSBB atau lockdown, tersebut sebetulnya bukan dari gubernur tunggal, pasti perintah Presiden. Karena Presiden hari Senin rapat kabinet mengucapkan, kesehatan menjadi penting sudah arah lagi, ” ujarnya.

Meski begitu, ia menilai baik jika suatu keputusan yang dibuat Presiden dan dijalani oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Namun sangat disayangkan jika keputusan tersebut malah malah disalahkan oleh sejumlah menteri.

“Sangat baik (Presiden membuat putusan dijalankan Pemda). Tetapi kan di bawah, kabinet jadi bertengkar sendiri ya, Menko dan semuanya saling menyalahkan, kalau udah silih menyalahkan kan bagaimana masyarakat. Yuk sama-sama efektifnya gimana, ” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kecendekiaan rem darurat. Kondisi ini artinya, aktivitas warga kembali diperketat laksana masa Pembatasan Sosial Berskala Gembung (PSBB) pertama kali. Kebijakan itu mulai berlaku pada Senin (14/9).

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Anies menjabarkan, 190 rumah sakit di Jakarta, sebanyak 67 rumah melempem ditetapkan sebagai rujukan penanganan Covid-19. Dari jumlah 67 rumah melempem, Anies menyebutkan kapasitas tempat terbaring pasien sudah di ambang melampaui batas.

“Jakarta mempunyai 4. 053 tempat tidur, per kemarin sudah 77 persen terpakai, ” jelas Anies, Senin (9/9).

Keputusan Anies tersebut, rupanya mendapat berbagai reaksi dari para menteri kabinet Indonesia Maju. Mengingat, upaya pemerintah untuk mengabulkan pemulihan ekonomi tidak bisa berlaku, jika DKI Jakarta dilakukan PSBB ketat.

Menteri Perdagangan, Agus Supramanto meminta Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak menghalangi urat distribusi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, jika jalur distribusi terganggu maka akan berpengaruh pada suplai chain atau ikatan pasok.

“Setiap provinsi yang memberlakukan PSBB harus menganjurkan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tentu berjalan, ” kata dia pada diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/9).

Dia mengutarakan, hampir 50 persen produk pribumi bruto (PDB) Indonesia berasal dari sektor konsumsi. Oleh karenanya, bila distribusi tidak lancar maka mau berdampak pula terhadap PDB.

“PSBB ini memang menetapkan ruang gerak kita. Namun begitu ini ada aktivitas yang masih boleh dibuka yaitu berkaitan kesehatan tubuh, kemudian khususnya bahan pangan, makanan dan minuman. Ini ritel-ritel lestari buka tetapi tidak bisa melayani pengunjung, ” kata dia.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan PSBB dilakukan Pemprov DKI secara otomatis mau mempengaruhi kinerja industri manufaktur Tanah Air. Apalagi, belakangan bulan tersebut kinerja industri manufaktur tengah menjalani perbaikan sejak dibukanya PSBB.

“DKI kembali PSBB erat ini tentu sedikit banyak bakal kembali pengaruhi kinerja industri manufaktur di Indonesia, ” kata tempat.

Dia menambahkan, jika kebijakan PSBB ketat diikuti sebab daerah lainnya maka dampak tinggi akan lebih berasa bagi pabrik. Namun demikian, perlu ditekankan di sini adalah bagaimana faktor kesehatan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

“Tapi dengan perlu disampaikan bahwa bagi negeri kesehatan masyarakat suatu hal dengan tidak bisa ditawar, ” tandas dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski akan diberlakukan kembali PSBB pihaknya tetap bakal mengizinkan sebanyak 50 persen pekerja di kantoran beroprasi. Sementara sisanya tetap bekerja dari rumah.

“Kami sudah menyampaikan kalau sebagian besar kegiatan perkantoran melalui fleksibel working hours. Sekitar 50 persen di rumah, dan 50 persen di kantor, dan 11 sektor tetap dibuka, ” kata dia.

Airlangga menyuarakan, DKI Jakarta sebenarnya telah menerapkan PSBB penuh selama Maret April Juni lalu, kemudian menerapkan PSBB transisi mulai Juli hingga mula September ini. Namun karena terjadi peningkatan kasus covid-19, DKI Jakarta berencana kembali menerapkan PSBB penuh.

Mantan Menteri Perindustrian itu juga meminta Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengevaluasi kembali dihentikannya kebijakan ganjil genap selama kawula pandemi Covid-19. Sebab, sebagian gede kasus Covid-19 di DKI Jakarta berasal dari transportasi umum.

“Sehingga tentu beberapa kejadian termasuk beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi termasuk terkait dengan miring genap jadi ini yang kemarin kami sudah sampaikan kepada Gubernur DKI, ” jelas dia. [cob]