Penjelasan Kadishub DKI Terkait Motor Belum Berlaku Ganjil Genap

Merdeka. com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam masa transisi.

Pergub tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di 19 Agustus 2020. Dalam Pencetus 7 ayat 2 huruf a Pergub tersebut, tertulis aturan kalau ganjil genap juga akan diberlakukan pada kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo memang membenarkan isi dari Pergub tersebut. Pada awalnya, sebagai bentuk pengendalian moda transportasi, maka akan diberlakukan langka genap bagi kendaraan bermotor.

Namun, saat dikonfirmasi, Syafrin mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pergub tersebut, kendaraan bermotor tidak langsung ganjil genap.

“Untuk sepeda motor belum dikenakan miring genap. Saat ini, ganjil penuh hanya bagi kendaraan roda 4 saja. Dengan 14 jenis instrumen yang dikecualikan, ” kata Syafrin dalam keterangannya, Jumat (21/8).

Dia tidak membenarkan bahwa ganjil genap akan diberlakukan pada kendaraan bermotor. Ia mengatakan, belum ada perubahan atas kebijakan asing genap yang telah diterapkan di awal Agustus lalu. Ganjil penuh hanya berlaku bagi mobil dengan diberlakukan di 25 ruas hidup, pada pukul 6. 00-10. 00 WIB dan pukul 16. 00-21. 00 WIB.

“Ganjil Genap yang diberlakukan masih di dalam 25 ruas jalan, serta valid pada pagi jam 06. 00-10. 00 WIB dan sore tanda 16. 00-21. 00 WIB, ” ujar Syafrin.

Syafrin menjelaskan, dengan diberlakukannya ganjil genap, harapannya warga DKI Jakarta mampu melakukan penyesuaian waktu dalam melangsungkan kegiatan. Hal ini bertujuan buat menekan laju penyebaran wabah Covid-19 di Jakarta.

“Masyarakat dengan plat nomor kendaraan asing, dapat berkegiatan dari rumah di dalam tanggal genap dan sebaliknya. Sehingga masyarakat turut berperan dalam menekan laju penyebaran wabah Covid-19 pada ibu kota, ” tuturnya.

Dia juga menambahkan, tujuan dikeluarkannya Pergub Nomor 80 Tahun 2020 ini sebenarnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dalam Pergub tersebut tertuang penegakan hukumnya. Bila masyarakat patuh, maka warga bisa lestari melakukan aktivitas seperti biasa, tanpa terjaidnya penularan. Sehingga, kehidupan sosial ekonomi tetap berjalan.

“Supaya warga disiplin, diharapkan Pergub ini bisa memulihkan berbagai bagian kehidupan sosial dan ekonomi warga yang terdampak pandemi, ” pungkasnya.

Di kesempatan dengan sama, Syafrin juga mengingatkan bahwa pada masa transisi ini, semua ruas jalan akan diutamakan buat pejalan kaki. Bukan hanya pejalan kaki saja, pesepeda juga diutamakan sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari.

‘Sepeda diutamakan. Pada pasal 10, diatur tentang logistik parkir khusus sepeda di sebesar lokasi. Penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran dan was-was perbelanjaan ditetapkan sebesar 10 komisi dari kapasitas parkir, ” ungkapnya. [ded]