Pegawai KPK Sebut Pertanyaan TWK Terkait Seksisme Diinvestigasi Komnas Perempuan

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Merdeka. com – Sejumlah soal dalam tes wawasan kewarganegaraan nasional (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Buntutnya, pegawai KPK mengadukan asesmen tes yang beraroma seksisme ke Komnas Hawa.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK, Hotman Tambunan, menyebut asesmen TWK yang terindikasi adanya pelecehan seksual tengah ditangani Komnas Perempuan. Hotman adalah pegawai KPK yang turut dinonaktifkan akibat tak lolos TWK.

“Terkait wawancara yang berbasis tanda pelecehan seksual, bias seks, sekarang lagi dalam penelitian dari Komnas Perempuan, ” ujar Hotman di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/5).

Hotman membuktikan tengah menunggu hasil penyelidikan Komnas Perempuan terkait terkaan pertanyaan seksisme tersebut. Nantinya, hasil dari investigasi Komnas Perempuan akan diberikan kepada Dewan Pengawas KPK untuk ditindaklanjuti.

“Kita tunggu bagaimana nanti buatan investigasi dari Komnas, & mungkin nanti hasil penyelidikan Komnas bisa digunakan oleh Dewas untuk memperkuat pemeriksaannya, ” kata dia.

Sebanyak 75 personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan melaporkan para-para Pimpinan ke Dewan Kepala (Dewas) KPK. Pelaporan itu dilakukan buntut dari terbitnya Surat Keputusan (SK) Arahan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang menonaktifkan 75 pegawai tak lolos ulangan wawasan kebangsaan (TWK).

75 pegawai KPK melaporkan kelima pimpinan KPK, yakni Ketua KPK Firli Bahuri, dan empat Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar.

Kepala Dasar Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan yang menjelma bagian dari 75 personel nonaktif menyebut pelaporan terhadap para pimpinan KPK dilakukan lantaran polemik yang berlaku belakangan di tubuh institusi antirasuah.

“Kenapa kami melaporkan pimpinan KPK pada hari ini? Sebab kami melihat bahwa tersedia beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi di institusi antikorupsi seperti KPK. Dan hal ini juga ialah suatu hal yang menetapkan kami perjuangkan demi perhatian publik, ” ujar Hotman, sebelumnya.

Hotman menyatakan, setidaknya ada 3 hal yang dilaporkan pada Dewas KPK. Pertama mengenai kejujuran. Menurut Hotman, dalam berbagai sosialisasi, pimpinan KPK kerap mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari ulangan wawasan kebangsaan.

“Bapak ibu bisa khayalkan, bahwa suatu hal dengan menyangkut masa depan kita, kita mencari informasi itu dan sama sekali kita tidak diberikan apa dengan akan terjadi, dan tentunya hal ini tidak kita inginkan terjadi pada kita sebagai WNI, ” prawacana dia.

Faktor kedua pelaporan Pimpinan KPK kepada Dewas yakni pasal kepedulian terhadap para wanita. Dalam TWK terindikasi perkara yang sifatnya seksisme.

“Ketiga, kami melaporkan pimpinan kepada Dewas terkait kesewenang-wenangan. Bapak ibu teman-teman sekalian, dapat kita menentang bahwa tanggal 4 Mei MK telah memutuskan kalau TWK tidak akan menganjurkan kerugian kepada pegawai. Akan tetapi pada 7 Mei arahan mengeluarkan SK 652 yang notabene sangat merugikan pegawai, ” kata Hotman.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6. com [lia]