Novel Baswedan: Firli Bahuri Tidak Pemilik KPK, Tak Mampu Bertindak Sewenang-Wenang

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

Merdeka. com berantakan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menyebut, kegiatan Ketua KPK Firli Bahuri yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 merupakan tindakan sewenang-wenang. SK itu berisi penonaktifan Novel serta 74 pegawai KPK lainnya.

Novel mengutarakan, penerbitan SK tersebut tak sesuai dengan undang-undang. Taat Novel, KPK bukan hak pribadi Firli Bahuri. Firli hanya pimpinan KPK dengan bekerja berdasarkan periode terbatas.

“Apapun yang dilakukan oleh Pak Firli Bahuri harusnya mendasari ke aturan hukum. Pak Firli Bahuri bukan pemilik KPK dan tidak bisa berlaku sewenang-wenang tanpa dasar kaidah, ” ujar Novel pada Gedung ACLC KPK, Senin (17/5).

Walaupun demikian, Novel menyebut dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya yang dinonaktifkan bakal terus bekerja memberantas tindak pidana korupsi . Menurut Novel, tersebut merupakan bentuk tanggung berat sebagai pegawai.

“Kami dari 75 itu banyak yang belum terima SK (surat keputusan) terkait apakah masih terus bekerja, kita harus paham bahwa SK yang ditandatangani Bungkus Firrli Bahuri tidak membina kami menjadi harus kematian gaji, dibayar oleh negeri, ” ujar Novel.

“Oleh karena tersebut sebagai aparatur, tentu ana harus melakukan kewajiban kala mendapat gaji. Oleh karena itu apakah tetap berfungsi? Sebisa mungkin bekerja, ” Novel menambahkan.

Hanya saja, menurut Novel, pada balik dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya dengan memutuskan tetap bekerja, tetapi ada permasalahan serius dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 itu.

“Tentunya ada masalah serius secara keputusan Pak Firli Bahuri yang memerintahkan menyerahkan suruhan dan tanggung jawab. Akan tetapi saya kira kita kudu lihat ke depan kaya apa, jadi kita belum bisa putuskan sekarang, ” kata Novel.

Novel menyebut dirinya serta 74 pegawai KPK yang lain akan segera berkirim surat kepada pimpinan dan mengklarifikasi SK tersebut.

“Dalam poin di di dalam SK tersebut antara lain mengatakan kami diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggungan, meskipun secara awam kita mampu tahu perintah tersebut instruksi yang aneh. Karena SK terkait dengan hasil (tes wawasan kebangsaan), tetapi disuruh menyerahkan tugas dan kepalang jawab. Tapi tentunya kita harus lihat dan awak ingin mengklarifikasi dan mempersoalkan hal itu, dengan surat resmi pada pimpinan, ” kata Novel.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6. com [rnd]