NISTA akan Gugat SP3 KPK Terkait Kasus BLBI dengan Tersangka Sjamsul Nursalim

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Merdeka. com – Masyarakat Anti- Manipulasi Indonesia (MAKI) menyatakan bakal menggugat Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan dilayangkan karena KPK melahirkan surat penghentian penyidikan mengenai (SP3) penerbitan surat petunjuk lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Dengan terbitnya SP3 tersebut, penyidikan perkara terhadap pemilik BDNI Sjamsul Nursalim serta istrinya, Itjih Nursalim dihentikan.

“MAKI akan gugat praperadilan melawan KPK untuk membatalkan SP3 tentang dugaan manipulasi BLBI tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim, ” perkataan koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).

KPK menimbulkan SP3 kasus ini pada Kamis, 1 April 2021 kemarin. Ini menjadi kala pertama KPK menghentikan pemeriksaan sebuah kasus pasca UNDANG-UNDANG KPK hasil revisi disahkan pada 2019.

MAKI mengajukan gugatan praperadilan agar Majelis Hakim Mahkamah Negeri Jakarta Selatan meniadakan SP3 kasus itu. NISTA menyatakan akan mengajukan gugatan tersebut pada akhir April 2021 nanti.

“MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan praperadilan buat membatalkan SP3 tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Daksina, ” kata dia.

Menurut MAKI, bukti KPK menerbitkan SP3 tak bisa diterima begitu saja. MAKI mengatakan, meski Majelis hukum Agung (MA) melepas Pemimpin Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) namun masih ada penyelenggara negar lain yang bisa dijerat KPK.

Sebab, dalam perkara dan tuntutan terhadap Syafruddin, KPK menyebut perbuatan Syafruddin dilakukan secara bersama-sama secara penyelenggara negara lain. Siap, menurut MAKI, alasan KPK menyebut tak ada unsur penyelengara negara dalam kejadian ini tak bisa diterima.

“Hal itu sungguh sangat tidak betul karena dalam surat dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti, jadi meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat pemangku negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti, ” kata MAKI.

Selain itu, menurut MAKI putusan lepas MA terhadap Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3. Karena menurut NISTA, Indonesia menganut sistem adat pidana kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya bentuk yurisprudensi.

“Artinya putusan atas seseorang tak serta merta berlaku bagi orang lain, ” sebutan dia.

MAKI menyebut, sejatinya KPK lestari mengajukan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sintem in absentia (sidang tanpa hadirnya terdakwa). Sebab, selama ini Sjamsul serta Itjih merupakan buronan yang tak kunjung ditangkap KPK.

“MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada karakter yang kabur dan buron, ” kata dia.

MAKI menyebut dirinya pernah memenangkan praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Gede atas perkara dugaan korupsi BLBI BDNI. Dalam putusan praperadilan tahun 2008 itu berbunyi pengembalian kerugian negeri tidak menghapus pidana manipulasi.

“Pertimbangan hakim praperadilan 2008 tersebut mau dijadikan dasar praperadilan yang akan diajukan MAKI, ” kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie [ray]