KPK Usut Pengakuan Walkot Cimahi Ajay Diperas Rp 1 Miliar Sebelum OTT

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

Merdeka. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengusut penetapan Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang menyebut sempat diperas Rp 1 miliar oleh oknum yang mengaku dari lembaga antirasuah.

Penyungguhan itu terungkap dalam persidangan lanjutan kasus dugaan uang sogok proyek pembangunan RSU Afeksi Bunda Cimahi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kampung Bandung, Jawa Barat. Pada sidang terungkap Ajay diminta Rp 1 miliar untuk meredam operasi tangkap lengah (OTT) yang akan dilakukan KPK.

“Di persidangan, JPU KPK tentu akan dalami pengakuan tersangka (Ajay) dimaksud, ” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (20/4).

Atas kejadian yang dialami Ajay, Ali meminta bangsa lebih berhati-hati dengan bagian yang mengaku sebagai pegawai dari lembaga antirasuah. Makin kalau oknum pegawai KPK itu mengancam dan memeras.

“Perlu pula kami sampaikan, masyarakat supaya mewaspadai apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai pegawai KPK dengan seluruh atribut palsunya dan kemudian melakukan pengancaman atau eksploitasi, ” kata Ali.

Menurut Ali, oknum yang mengatasnamakan KPK dan mengaku dapat membantu menyelesaikan perkara hukum di KPK dengan meminta sejumlah remunerasi sudah sering terjadi.

“Kami memastikan, di menjalankan tugas, pegawai KPK dibekali surat tugas, jati resmi, dan tidak meminta fasilitas atau pun upah apa pun bentuknya kepada pihak yang ditemui, ” kata Ali.

Diberitakan, dalam sidang lanjutan perkara suap Wali Tanah air nonaktif Cimahi Ajay, tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai saksi.

Dalam kesaksiannya, Dikdik menjelaskan pengakuan Ajay soal adanya permintaan uang Rp 1 miliar tersebut.

“Pak Wali Kota diminta sejumlah kekayaan oleh orang yang mengaku dari KPK, beliau mengucapkan Rp 1 Miliar. Aku bilang, aduh mahal banget, kita uang dari mana, ” kata Dikdik di Pengadilan Tipikor, Bandung, Senin, 19 April 2021.

Dalam dokumen informasi acara pemeriksaan (BAP) dengan dibacakan Jaksa KPK di persidangan, disebutkan bahwa kekayaan itu dibutuhkan untuk meredam orang KPK agar tidak melakukan operasi tangkap lengah (OTT).

Ajay ditangkap dalam operasi diam bersama sembilan orang yang lain, yang merupakan pejabat Praja Cimahi dan pihak preman, pada Jumat, 27 November 2020, pukul 10. 40 WIB.

Dikdik pun menyebutkan Ajay memintanya agar uang itu dikumpulkan melalui iuran dari para-para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cimahi.

“Pak Ajay meminta bantuan kepada hamba, supaya disampaikan kepada besar SKPD untuk iuran manasuka, ” kata Dikdik.

Uang yang diminta itu, kata Dikdik, dikumpulkan kepada Asisten Ekonomi Pendirian Kantor Wali Kota Cimahi, Ahmad Nuryana. Lalu, diserahkan kepada salah seorang pekerja yang bekerja di kongsi milik Ajay, bernama Yanti.

“Dikumpulkan kepada Ahmad Nuryana. Menurut pak Ahmad Nuryana uang tersebut disampaikan kepada Ibu Yanti, ” tuturnya.

Dalam persidangan, Ajay sempat buka suara, menyebut nama orang KPK yang disebut-sebut memerasnya itu. “Roni, ” katanya. “Datang ke tempat saya mengaku orang KPK dengan segala indentitasnya, ” imbuh Ajay.

Menurut pengakuan Ajay, tahu terjadi negosiasi. Orang tersebut, kata Ajay, meminta Rp 500 juta. “Terkumpul hampir Rp 200 juta, ” kata Ajay.

Diberitakan Walkot nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna didakwa menerima suap Rp1, enam miliar dari pengerjaan pembangunan RSU Kasih Bunda di Kota Cimahi. Jaksa menyebut uang sebesar Rp satu, 6 itu diberikan kepada Ajay dari Direktur Pati PT Mitra Sejati sekaligus pemilik RSU Kasih Indung Hutama Yonathan secara berantara.

Dalam perkara yang disebutkan jaksa, Ajay meminta langsung agar proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor yang merupakan rekanannya. Awalnya, PT Mitra Medika Sejati yang merupakan induk lantaran RSU Kasih Bunda berencana melakukan pengembangan proyek pendirian gedung B pada 2018. Perluasan proyek itu dengan menambah bangunan rumah kecil menjadi 12 lantai.

Dalam melaksanakan rencana tersebut, RSU Kasih Indung diminta mengajukan izin terlebih dahulu ke Pemkot Cimahi. Izin yang harus diajukan terdiri dari izin pokok, izin peruntukan penggunaan desa (IPPT) dan izin menyusun bangunan (IMB) yang nantinya ditandatangani oleh Ajay tetap Wali Kota Cimahi.

Ajay didakwa secara Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Bab 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama & Pasal 12 B Undang-Undang RI nomor 31 tarikh 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6. com [eko]