KPK Dalami Kasus Rachmat Yasin Menggunakan Sekda Singasari dan Pengelola Pesantren

Merdeka. com semrawut Sekretaris Kawasan Singasari Naman Supratmansyah dan manajer pesantren bernama Lesmana dipanggil awak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya akan diperiksa dalam kasus pemotongan uang dan gratifikasi Bupati Enau Rachmat Yasin.

“Keduanya akan diperiksa sebagai saksi buat tersangka RY (Rachmat Yasin), ” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

KPK menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor kurun 2009-2014 dalam dua kasus, yakni dugaan pemotongan uang dan gratifikasi. Rachmat Yasin dijerat dengan urusan dugaan “memalak” dan “menyunat” para satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selama menjabat Bupati Bogor.

Rachmat Yasin diduga menodong, menerima atau memotong pembayaran sebab beberapa SKPD Rp 8. 931. 326. 223. Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang bertentangan untuk memberikan dana kepada Rachmat Yasin.

Uang tersebut diduga digunakan Rachmat Yasin untuk biaya operasional dan kebutuhan manuver Pemilihan Kepala Daerah dan Penetapan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Velflre senilai Rp 825 juta.

Untuk penerimaan gratifikasi bersifat tanah seluas 20 hektare, Rachmat Yasin sengaja meminta kepada bujang buahnya untuk memeriksa satu tempat tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pondok di tanah tersebut.

Pada tahun 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasan & Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mendirikan Pondok Pondok dan Kota Santri. Untuk tersebut pemilik tanah berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi.

Pemilik tanah tersebut kemudian mengirimkan maksudnya untuk mendirikan pesantren di dalam Rachmat Yasin melalui stafnya. Rachmat Yasin menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

Pada pertengahan tahun 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di kira-kira daerah pembangunan Pondok Pesantren tersebut. Melalui perwakilannya, Rachmat menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Rachmat selalu meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya.

Pemilik tanah kemudian menghibahkan ataupun memberikan tanah seluas 20 Ha tersebut sesuai permintaan Rachmat Yasin. Diduga Rachmat mendapatkan gratifikasi biar memperlancar perizinan lokasi pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri.

Rachmat Yasin sendiri diketahui baru bebas pada 8 Mei 2019. Dia sebelumnya dijerat di dalam kasus suap rekomendasi tukar memindahkan kawasan hutan di Kabupaten Enau Tahun 2014 atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas dua. 754 Hektare.

Rachmat Yasin divonis 5 tahun enam bulan penjara. Dalam perkara dengan diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 Mei 2014, KPK juga memproses FX Yohan Yap (swasta), M Zairin (KepaIa Jawatan Pertanian dan Kehutanan Bogor) & Kwee Cahyadi Kumala, Komisaris Pati PT. Jonggol Asri dan Kepala Direktur PT. Sentul City.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6. com [eko]