Kejagung soal Dugaan Fatwa Diurus Pinagki: Kami Belum Perlu Panggil MA

Merdeka. com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengaku objek perkara penyidikan Jaksa Pinangki, menyasar kepada pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Namun menurut dia, keterangan saat ini belum sampai pada pemanggilan pihak MA.

“Objek perkara ini memang fatwa, tapi penyidik belum sampai memikirkan apakah itu sampai ke MA atau tidak, ” kata Ali saat jumpa pers di Gedung Bundar Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta , Selasa (8/9/2020).

Menurut Ali, penyidik kejaksaan saat ini belum memiliki keharusan memanggil para pihak di MA. Namun dia tidak menutup kemungkinan bila hal itu diperlukan saat dilakukan pengembangan kasus.

“Hal itu belum dilakukan karena tidak ada keharusan seperti dalam pembuktiannya, bisa iya bisa tidak. Kita tunggu perkembangannya, tapi sampai sekarang belum, ” jelas Ali.

Diberitakan sebelumnya, kepengurusan fatwa di MA diduga diinisiasi oleh Pinangki untuk menuntaskan status hukum yang menjerat Djoko Tjandra. Pinangki mengaku memiliki tim yang dapat melakukan hal itu dengan imbal jasa senilai Rp 7 miliar.

Namun menurut Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra curiga atas tawaran Pinangki yang ternyata gagal dilakukan. Sehingga pihak Kejaksaan Agung saat ini meyakini belum terjadi lobi fatwa antar Pinangki dengan MA.

“Setelah dibayar (Rp 7 M) Djoko Tjandra curiga, sehingga putus urusan fatwa. Kemudian masuklah Anita Kolopaking yang sudah dikenal Pinangki untuk meyakinkan Djoko Tjandra lagi bahwa sebenarnya yang bisa diurus itu PK. Nah jalanlah proses PK itu yang sedang disidik di Bareskrim, ” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Kamis 3 September 2020.

Sumber: Liputan6. com
Reporter: Radityo [ded]