DPO Kasus Korupsi Pembangunan Kantor Kelurahan dan Kecamatan di Bengkulu Ditangkap

Merdeka. com berantakan Tim Adyhaksa Monitoring Centre (AMC) Intelijen Kejaksaan Agung kembali menangkap seorang buronan kasus korupsi pada Jumat (11/9). Penangkapan terhadap buronan atas nama Imron Rosadi ini dilakukan bersama Awak Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu di kediamannya yang beralamat di Rumah Alam Sentul, Blok B7, No. 23, Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 14. 30 Wib.

“Identitas terpidana yaitu nama lengkap Imron Rosadi. Pekerjaan Bekas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Praja (BPBK) Bengkulu Provinsi Bengkulu, ” kata Kepala Pusat Penerangan Adat (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangannya.

Di penangkapan tersebut, Imron tidak melayani perlawanan terhadap petugas. Atas interpretasi ini, Imron rencananya akan diterbangkan ke Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Rencananya akan diterbangkan ke Bengkulu untuk menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Status I Bengkulu, ” ujarnya.

Hari menjelaskan, Imron merupakan terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan 3 Kantor Kelurahan dan 9 Kecamatan Tahun Anggaran 2006-2007 Kota Bengkulu. Dalam mengenai ini, ia diduga telah membuat kerugian keuangan negara sebesar Rp 1. 871. 195. 190, 78.

“Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/Pid. Sus /2012 tanggal 14 Februari 2013 diputuskan bersalah melakukan aksi pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila dam tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, ” jelasnya.

Penangkapan terhadap Imron ini, lanjut Hari, merupakan penangkapan yang ke-66 di tahun 2020, dari kaum buronan yang berhasil diamankan lantaran berbagai wilayah, baik dalam status sebagai tersangka, terdakwa, ataupun benduan.

“Program Tangkap Buronan (Tabur) 32. 1 digulirkan oleh bidang Intelijen Kejaksaan RI di memburu buronan pelaku kejahatan elok yang masuk Daftar Pencarian Karakter (DPO) Kejaksaan maupun instansi penegak hukum lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia dan melalui kalender ini, kami menyampaikan pesan kalau tidak ada tempat yang damai bagi pelaku kejahatan, ” tutupnya. [eko]