Di Sidang Edhy Prabowo, Eksportir Ngeluh Usaha Benur Tak Ada Untung

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SDY 2020 – 2021.

Merdeka. com – Direktur PT Dua Putera Bagak Pratama (DPPP) Suharjito menyungguhkan selama menjalani bisnis ekspor benih benur lobster (BBL), tidaklah menguntungkan, karena barang bawaan biaya yang mahal & risiko turunnya harga BBL yang tinggi. Hal tersebut disampaikan saat sidang kejadian suap izin ekspor benih lobster.

Bermula dari jaksa yang meminang kepada Suharjito terkait hisab biaya yang dikeluarkan buat melakukan ekspor BBL. Langsung Suharjito menjawab, harga ekspor BBL yang ditentukan sebab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai terlalu garib.

Sebagaimana diketahui, pembayaran biaya operasional ekspor BBL dibayarkan kepada PT Aero Citra Kargo (ACK) PT Perishable Logistics Nusantara (PLI) sebesar Rp1. 800 per ekor benih lobster dengan pembagian pendapatan operasional PT PLI sebesar Rp 350/ekor BBL dan PT ACK mendapat Rp satu. 450.

“Iya (kemahalan), Jadi sebelum tersebut kita sudah hitung datang plastik kita hitung, ” kata Suharjito saat konvensi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (5/5).

Dengan harga tersebut, Suharjito memandang masa ekspor BBL seharusnya cuma berkisar Rp300 per belakang. Namun karena ada hitungan biaya yang dibayarkan ke PT ACK sehingga nilai ekspor BLL menjadi Rp1. 800 per ekor.

“Ya kita membentuk memang bisnis sudah kita menghitung itu kemahalan, akan tetapi di dalam kemahalan itu tentunya karena ada keuntungan Rp1. 500. Nah Rp1. 500 itu memang ACK yang mengerjainnya, ” ujarnya.

Lalu lalu jaksa bertanya kepada Suharjito kenapa masih tetap melayani bisnis ekspor BBL padahal sudah diketahui terlalu garib untuk biayanya. Lalu dijawab Suharjito kalau dirinya tidak ada pilihan, lantaran sejak dirinya bergabung harga Rp1. 800 sudah disepakati sebelumnya.

“Karena itu tidak ada suatu opsi, karena waktu saya berpadu sama pak Chandra Astan (Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik) di kantor hamba itu memberitahu selaku ketua asosiasi Perduli (Persatuan Negeri Lobster Indonesia) yang positif terima keluhan dari anggota. Nah itu saya bersemuka, kan punya gudang, berarakan Chandra cerita untuk ACK itu sudah komitmen dengan pihak KKP sehingga harganya Rp1. 800, ” bebernya.

Selanjutnya, Suharjito menceritakan, terkait keluhannya pada menjalani bisnis lobster ini ketika berbicara dengan Chandra. Lantaran modal yang disetorkan baik uang komitmen fee maupun uang biaya ekspor BBL tak kunjung pulih modal.

“Dia ngomongnya gitu waktu itu belum balik modal, sama-sama (perusahaan lainnya) pada belum balik modal uang yang dikeluarkan. Nah artinya tempat nyebut ada PT Tania Asia Marina, dan seolah-olah itu. Ya tapi itu cerita sambil lalu sekadar, ” ujarnya

“Jadi usaha BBL ini enggak ada untung, enggak ada untung. Saya sendiri 12 kali ekspor cuman untung Rp40 juta, yang lainnya rugi, ” tambahnya.

Suharjito menjabarkan, alasannya mengapa tidak memperoleh untung dari bisnis BBL ini, yang mana dari pihak pembeli telah menyelami kuota ekspor perekor BBL yang dilakukan setiap perusahan sehingga bisa memperkirakan harganya.

“Jadi kalau Vietnam itu tahu makna satuan, kalau kita nilai benihnya misalkan total baka 10. 000 di nelayan. Nah sebenarnya nelayan itu untung besar karena perlombaan usaha banyak karena nelayan itu merasa untung. Misalkan 10. 000 benih Vietnam sudah ngitung 10. 000 xRp1. 800 plus PPDB Rp1000 nah sudah Rp2. 800. Nah nanti dikasih selisih (keuntungan) paling harga Rp1. 000 atau Rp1. 500, ” terangnya.

Namun demikian, ketika proses ekspor berlangsung, kata pendahuluan Suharjito, keuntungan yang seharusnya didapat sekitar Rp1. 000 sampai Rp1. 500 bola lampu ekor benur tidak semuanya berjalan lancar. Karena penuh benur lobster yang pasif maupun kualitasnya menurun sehingga harganya turun.

“Tapi di situ ada, kematian, hitungan, berubah warna, kurang ini itu yang rugi. Tapi saya memang tidak utamakan di ekspor BBL, saya lebih ingin budidaya karena saya telah belajar budidaya, ” terangnya.

“Tadi hilang ya pak belum pulih modal, tapi tadi pak Candra dan PT Tania apakah ada juga uang komitmen fee? ” tanya jaksa.

“Ada, tapi kan saya ini kan saling menutupi lah, dari tadi cerita tempat, ” timpal Suharjito.

Suharjito pada wasit ini diperiksa sebagai saksi untuk enam terdakwa. Terdiri dari eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, asisten pribadi Edhy, Amiril Mukminin, dan staf istimewa menteri kelautan dan perikanan Safri.

Kemudian staf istri menteri bahari dan perikanan Ainul Faqih; staf khusus menteri kelautan dan perikanan Andreau Pribadi Misanta; dan Siswadhi Pranoto Loe. Mereka diduga jadi pihak penerima dan medium suap izin ekspor BBL.

Atas perbuatannya itu, para terdakwa didakwa dengan Pasal 12 tulisan a Undang -Undang MENODAI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi sebagaimana diubah secara Undang- Undang RI Bagian 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang MENODAI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 bagian (1) KUHP, dan.

Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Bagian 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 bagian (1) KUHP. [rnd]