Dalami Kasus Dugaan Suap, Bareskrim Polri Geledah Ruangan Tumenggung Nganjuk

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Merdeka. com – Bareskrim Polri terus mendalami kasus sangkaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kejadian ini menyeret Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Brigjen Djoko Purwanto menjelaskan pihaknya melakukan pemeriksaan di sejumlah titik, salah satunya ruangan kerja Bupati Novi Rahman Hidayat.

“Beberapa tempat, sesuai ruang kerja bupati, biro bupati, beberapa kantor camat yang terlibat, ” sirih Djoko saat dikonfirmasi, Rabu (26/5).

Djoko tidak menjelaskan lebih rinci baik lokasi tempat maupun dari hasil penggeledahan. Namun, dia mengatakan bahwa kesibukan ini dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian berkas kasus.

“Hasil sedangkan didalami tim dalam hubungan pembuktian peristiwa pidananya, ” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait peristiwa dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

“Iya betul (pemeriksaan saksi di Nganjuk), ” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Purwanto zaman dihubungi merdeka. com, Selasa (25/4).

Ia menyebut, saksi yang diperiksa terkait perkara itu sebanyak 24 orang. Mereka melaksanakan pemeriksaan tersebut di Nganjuk, Jawa Timur. “(Saksi dengan diperiksa) 24 orang, ” sebutnya.

Lalu, alasan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Nganjuk dan tidak di gedung Bareskrim Polri di Jakarta . “Banyak saksi yang berdomisili di Nganjuk, ” jelasnya.

Untuk diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan penyidikan urusan dugaan suap jual kulak jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.

Sampai saat ini, Novi bersama enam orang asing telah ditetapkan sebagai simpulan kasus dugaan jual beli jabatan di Nganjuk. Itu ialah Camat Pace, Dupriono, Camat Tanjunganom, Edie Srijato, Camat Brebek, Haryanto, Camat Loceret, Bambang Subagio, eks Camat Sukomoro, Tri Basuki Widodo, dan ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin.

Atas hal itu. Novi dan Izza disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sementara, tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a ataupun b dan atau Kausa 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU Cetakan 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. [ray]