Dalam Depan DPR, Sri Mulyani Singgung Penyesuaian Tarif PPN

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

Langgas. com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menghadiri kerap kerja bersama dengan Bayaran XI DPR RI. Dalam kesempatan itu, dirinya balik menyinggung mengenai penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sri Mulyani mengatakan, PPN sangat istimewa dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang kudu dan tidak dikenakan. Oleh karena itu, penerapannya multi tarif yang menggambarkan keinginan afirmasi.

Di satu sisi, perlu menganjurkan PPN yang lebih aib untuk barang jasa terbatas, tapi juga memberikan PPN yang lebih tinggi buat barang mewah dan untuk PPN final bisa dilakukan untuk barang jasa terbatas.

“Ini buat membuat kita rezim PPN lebih comparable dan bersaing dibandingkan negara lain, ” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada Jakarta , Senin, (24/5).

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pembaruan perpajakan dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang bugar dan adil. Sehat artinya efektif sebagai instrumen kecendekiaan, optimal sebagai sumber perolehan, serta adaptif dengan transformasi struktur dan dinamika perekonomian.

Sementara setimbal artinya memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan dan antarsektor.

“Reformasi perpajakan meliputi dua aspek perbaikan yaitu aspek administratif dan aspek kebijakan, ” jelasnya di Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tarikh Sidang 2020-2021, Kamis (20/5).

Bendahara Negara itu menegaskan reformasi tata laksana meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan dasar data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Sementara reformasi kebijakan, diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijaksanaan pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi, dan potensi pengenalan jenis kutipan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan. [idr]