Bawaslu Temukan 5 Pelanggaran Kampanye Sebab Melibatkan Anak di Pilkada Bandung

Merdeka. com awut-awutan Badan Kepala Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung merekam adanya lima kasus pelanggaran kepada anak pada saat pelaksanaan gerakan Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung. Pasangan calon (paslon) yang melibatkan anak-anak dalam kampanye dapat dijerat Undang-undang 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dengan ancaman azab kurungan paling lama tahun rumah penjara.

Koordinator Bagian Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengucapkan, adanya pelibatan anak di kala kampanye dikarenakan paslon dan awak kampanye belum menjadikan anak sebagai salah satu isu krusial dalam pembangunan kelak saat paslon terpilih.

Dari lima kasus yang ditangani Bawaslu merupakan hasil rekapitulasi pengawasan hingga Senin (12/10/2020) berasaskan kegiatan kampanye yang dilakukan terhadap ketiga paslon.

Wujud pelanggaran tersebut di antaranya membawa bayi atau anak-anak yang belum memiliki hak pilih ke dunia kampanye. Serta pelibatan anak di dalam berbagai kegiatan yang ditujukan buat menggalang dukungan baik secara offline maupun online.

“Anak kerap dilibatkan untuk mencapai perhatian tertentu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan orang dewasa, ” kata pendahuluan Hedi dalam siaran pers, Selasa (13/10).

Selain itu, modus pelanggaran kampanye pelibatan bujang lainnya yakni menjadikan anak jadi bintang utama dari iklan kebijakan dan memasang foto, video bujang atau alat peraga kampanye lainnya.

Adanya larangan pelibatan anak itu sebenarnya dimaksudkan biar proses politik pemilihan kepala kawasan yang sangat kental dengan persaingan tidak berdampak buruk pada anak. Bila pemahaman anak belum maksimal, dikhawatirkan akan memunculkan jiwa perlombaan yang tidak sehat pada anak. Apalagi, Pilkada Serentak 2020 mau dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Reporter: Huyogo Simbolon

Sumber: Liputan6. com [ray]